Tahun 2025 ini, pemerintah kembali mengalokasikan dana desa dengan jumlah fantastis mencapai Rp71 triliun!
Angka yang bikin mata berbinar ini memang menggembirakan, tapi di balik besarnya alokasi dana tersebut, banyak aparatur desa yang masih pusing tujuh keliling menghadapi kompleksitas peraturan tentang pengelolaan keuangan desa yang terus berubah.
Mulai dari UU Desa, Permendagri, sampai regulasi terbaru 2025, semuanya harus dipahami dengan baik supaya dana desa bisa dikelola secara optimal.
Nah, artikel ini akan membantu Deponesia memahami seluruh hierarki peraturan keuangan desa, mulai dari payung hukum tertinggi hingga implementasi praktis di lapangan.
Landasan Hukum Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 6 Tahun 2014 sebagai Payung Hukum Keuangan Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memang jadi fondasi utama semua aturan keuangan desa di Indonesia.
Undang-undang ini secara tegas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri – something yang selama ini nggak pernah ada sebelumnya!
Pasal 71 sampai 75 UU Desa ini jadi kunci utama yang mengatur tentang keuangan desa.
Di Pasal 71, dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Sementara Pasal 72 mengatur sumber-sumber pendapatan desa, mulai dari pendapatan asli desa, transfer dari APBN dan APBD, hingga hibah dan sumbangan pihak ketiga.
Peraturan Pemerintah yang Mendukung Implementasi
Setelah UU Desa lahir, pemerintah segera menerbitkan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya.
Tapi ternyata, regulasi dana desa ini terus berkembang seiring kebutuhan di lapangan. PP 43/2014 sudah mengalami beberapa kali revisi, dengan yang terakhir adalah PP No. 11 Tahun 2019.
PP No. 11 Tahun 2019 ini penting banget karena menyempurnakan banyak aspek, terutama terkait BUMDesa dan mekanisme pengelolaan aset desa.
Selain itu, ada juga serangkaian PP tentang Dana Desa yang spesifik mengatur alokasi dan penyaluran dana dari APBN ke desa-desa di seluruh Indonesia.
Permendagri 113/2014 vs Permendagri 20/2018: Evolusi Peraturan Keuangan Desa
Permendagri 113/2014 ini bisa dibilang sebagai “kitab suci” pertama buat pengelolaan dana desa sesuai peraturan.
Aturan ini lahir sebagai penjabaran teknis dari UU Desa dan menetapkan empat asas utama yang harus dipegang teguh: transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
Dalam Permendagri ini, struktur APBDesa dijelaskan secara detail mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
Yang menarik, aturan ini juga memperkenalkan konsep PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai koordinator, Kepala Seksi sebagai pelaksana, dan Bendahara.
Siklus pengelolaannya juga udah diatur rapi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban.
Permendagri 20/2018 – Penyempurnaan Sistem
Setelah berjalan empat tahun, ternyata Permendagri 113/2014 butuh penyempurnaan. Makanya lahirlah Permendagri 20/2018 yang mencabut aturan sebelumnya.
Perubahan ini didorong oleh berbagai kendala di lapangan, seperti prosedur yang terlalu rumit dan pelaporan yang memberatkan aparatur desa.
Permendagri 20/2018 hadir dengan beberapa perbaikan signifikan, terutama dalam mekanisme pelaporan yang lebih sederhana dan fleksibel.
Pertanggungjawaban keuangan desa juga dipermudah dengan format yang lebih user-friendly.
Yang paling penting, aturan baru ini memberikan ruang lebih besar untuk inovasi desa dalam mengelola keuangannya, selama tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.
Regulasi Terbaru Dana Desa 2025 dalam Pengelolaan Keuangan
PMK 108/2024 – Panduan Implementasi Dana Desa 2025
Tahun 2025 jadi tahun yang istimewa karena lahirnya peraturan dana desa terbaru yang mengatur alokasi fantastis sebesar Rp71 triliun! PMK 108/2024 ini detail banget mengatur bagaimana dana sebesar itu didistribusikan ke lebih dari 74.000 desa di Indonesia.
Formula perhitungannya terbagi jadi dua: Rp69 triliun dihitung berdasarkan formula tahun sebelumnya (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dll), sementara Rp2 triliun sisanya dihitung sebagai insentif khusus di tahun berjalan.
Yang menarik, PMK ini juga menetapkan prioritas penggunaan yang sangat jelas: penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan desa digital, pencegahan stunting, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim.
Permendesa PDT 2/2024 – Petunjuk Operasional
Kalau PMK mengatur “uangnya”, maka Permendesa PDT 2/2024 mengatur “cara pakainya”. Regulasi yang ditandatangani 18 Desember 2024 ini memberikan petunjuk operasional yang sangat praktis buat desa-desa.
Salah satu aturan penting adalah BLT Desa maksimal cuma boleh 15% dari total dana desa, dengan target utama keluarga miskin ekstrem.
Pembangunan berbasis padat karya tunai jadi fokus utama, di mana upah pekerja minimal 50% dan harus dibayar harian.
Program ini diprioritaskan buat penganggur, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat marginal lainnya.
Implementasi Praktis Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa
Implementasi aturan keuangan desa di lapangan mengikuti siklus yang udah diatur rapi dalam peraturan.
Dimulai dari tahap perencanaan dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun RKPDesa, dilanjutkan penyusunan APBDesa yang harus melibatkan BPD dan masyarakat.
Tahap pelaksanaan meliputi pencairan dana secara bertahap sesuai kebutuhan program, dengan sistem penggunaan yang harus sesuai prioritas yang udah ditetapkan.
Penatausahaan jadi kunci penting – semua transaksi harus didokumentasikan dengan lengkap, mulai dari kwitansi, nota, sampai foto dokumentasi kegiatan.
Untuk pelaporan, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester kepada Bupati/Walikota paling lambat Juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun paling lambat Januari tahun berikutnya.
Semua laporan ini juga harus diinformasikan ke masyarakat melalui papan pengumuman atau media lainnya.
Tantangan dan Solusi dalam Implementasi
Kenyataan di lapangan, banyak desa yang masih kesulitan menerapkan semua peraturan ini.
Kendala utama adalah kapasitas SDM aparatur desa yang terbatas, terutama dalam hal pemahaman akuntansi dan administrasi keuangan.
Belum lagi peraturan yang sering berubah bikin mereka harus terus update pengetahuan.
Solusinya, pemerintah daerah perlu intensifkan pelatihan dan pendampingan teknis.
Beberapa desa yang berhasil biasanya menerapkan sistem tim kerja kolaboratif dan memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi Siskeudes.
Kesimpulan
Hierarki peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dimulai dari UU No. 6/2014 sebagai payung hukum.
Dilanjutkan PP sebagai aturan pelaksanaan, Permendagri untuk petunjuk teknis, hingga PMK dan Permendesa untuk implementasi spesifik.
Dengan dana desa 2025 yang mencapai Rp71 triliun, penting banget bagi Deponesia untuk terus update dengan regulasi terbaru supaya pengelolaan keuangan desa bisa optimal.
Referensi:
https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440
https://pendampingdesa.co.id/download-aplikasi-siskeudes-2025-versi-2-0-7-instalasi-setting-parameter/
Seorang SEO Specialist yang fokus pada technical SEO dan Content Writing. Menyukai hal baru dalam dunia digital marketing dan selalu berusaha berkembang serta belajar setiap harinya.
