Menteri Purbaya Bantah Instruksi Naikkan Bunga Deposito Valas

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah telah memerintahkan bank-bank pelat merah menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dollar AS menjadi 4 persen per tahun.

Langkah kontroversial yang diambil secara serentak oleh empat bank BUMN pada akhir September 2025 ini dinilai Purbaya sebagai inisiatif sepihak tanpa koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Orang menuduh saya, ‘itu kebijakan Menteri Keuangan mendikte perbankan untuk naikin bunga deposito dolar ke 4 persen’. Tidak ada kebijakan seperti itu.

Saya tidak pernah menyuruh Danantara atau bank untuk menaikkan bunga deposito seperti itu,” tegas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat (26/9/2025).

Bank BUMN Kompak Naikkan Bunga

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara serentak mengumumkan penyesuaian suku bunga deposito valas dolar AS dari kisaran 0,75-2,25 persen menjadi 4 persen per tahun pada 24 September 2025.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam siaran pers menyatakan penetapan suku bunga deposito valas sebesar 4 persen sejalan dengan arahan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan kenaikan ini merupakan respons terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi memperluas basis dana valas.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menambahkan, fokus perseroan adalah memberikan imbal hasil atraktif agar dana valas yang selama ini ditempatkan di luar negeri bisa terserap kembali di dalam negeri.

Kebijakan Belum Matang, Tim Presiden Masih Hitung Risiko

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah memang tengah menyiapkan skema insentif untuk menarik dolar milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri, khususnya Singapura.

Namun kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan risiko dan belum mendapat persetujuan final.

“Memang pernah ada diskusi bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya pindahin valas dari Singapura ke Indonesia.

Cuma itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung,” jelas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan tim khusus untuk menghitung risiko kebijakan ini selama dua minggu.

Hasil perhitungan tersebut baru akan dilaporkan pada Jumat (3/10/2025). Purbaya mengaku bingung dengan keputusan bank-bank BUMN yang telah mengambil langkah sebelum hasil perhitungan risiko rampung.

“Kebijakan ini belum sampai ke KSSK.

Di kantor presiden pun belum selesai analisanya. Jadi ini sebagian mungkin offside.

Saya tidak tahu dapat bocoran dari mana sehingga melakukan hal itu,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (26/9/2025).

Sidak ke BNI, Pastikan Tidak “Macem-Macem”

Merespons langkah kontroversial tersebut, Purbaya bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PT Bank Negara Indonesia pada Senin (29/9/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan bank tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

“Makanya saya datang ke BNI kemarin.

Untuk make sure mereka tidak macem-macem dalam hal itu. Karena itu dipakai sebagai alasan untuk melemahkan nilai tukar terus mereka menge-judge itu gara-gara Menteri Keuangan salah.

Tidak seperti itu,” jelas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (30/9/2025).

Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap berbasis mekanisme pasar (market based), bukan instruksi yang bersifat memaksa.

“Yang jelas kita tidak akan memberi arah kebijakan yang memaksa mereka menaikkan ke 4 persen.

Akan market based, betul-betul market based,” kata dia.

Menko Airlangga Ingatkan Stabilitas Moneter

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memberikan peringatan kepada bank-bank BUMN.

Dia meminta agar kebijakan bunga deposito valas 4 persen tidak mengganggu stabilitas moneter yang telah dijaga oleh Bank Indonesia.

Kenaikan suku bunga deposito valas dinilai dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memprediksi dampaknya pada kenaikan bunga kredit valas atau pengetatan ekspansi kredit valas oleh perbankan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit valas oleh bank umum secara nasional mencapai Rp1.186,11 triliun pada Juni 2025, tumbuh 4,18 persen secara tahunan.

Bank Swasta Pilih Tunggu dan Lihat

Berbeda dengan bank BUMN, sejumlah bank swasta memilih sikap wait and see.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyatakan kebutuhan likuiditas valas setiap bank berbeda sehingga respons tidak selalu seragam.

“Kebutuhan likuiditas valas tiap bank pasti berbeda, tergantung dari rencana dan pipeline kredit valasnya.

Untuk CIMB Niaga, loan to deposit ratio (LDR) valas masih ample di sekitar 65-70 persen.

Kami fokus di CASA untuk menjaga agar cost of fund seefisien mungkin,” ujar Lani kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

PT Bank Central Asia Tbk juga menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar dan kondisi likuiditas sebelum mengambil langkah penyesuaian.

“Pada prinsipnya, BCA senantiasa mencermati perkembangan pasar, kondisi likuiditas, serta berkoordinasi dengan otoritas, pemerintah, dan regulator perbankan,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.

Rupiah Tertekan di Rp16.738 per Dolar AS

Kebijakan kenaikan bunga deposito valas ini muncul di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah dalam perdagangan spot pada Kamis (25/9/2025) hingga pukul 11.30 WIB tercatat Rp16.738 per dolar AS, melemah 0,31 persen dibanding penutupan sebelumnya di Rp16.685 per dolar AS.

Bila merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah telah melemah sekitar 1,52 persen dalam sepekan atau dari Rp16.430 per dolar AS pada Rabu (17/9/2025) menjadi Rp16.680 per dolar AS pada Rabu (24/9/2025).

Trioksa Siahaan menilai kenaikan suku bunga deposito valas dapat meredam volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek dengan menyerap valas dari pasar.

Namun di sisi lain, langkah ini berpotensi meningkatkan biaya dana valas perbankan dan berdampak pada kenaikan bunga kredit valas.

Kesimpulan

Kontroversi kenaikan bunga deposito valas 4 persen mencerminkan kurangnya koordinasi antara bank BUMN dengan otoritas fiskal dan moneter.

Investor deposito valas kini mendapat opsi imbal hasil lebih tinggi, namun perlu mewaspadai risiko dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan bunga kredit valas ke depan.

Kebijakan final pemerintah terkait insentif penarikan dolar WNI dari luar negeri masih ditunggu hingga awal Oktober 2025.

Sumber: