Cara Cek BPR Terdaftar OJK dan Peserta LPS Sebelum Deposito

Sepanjang 7 Januari sampai 25 September 2026, OJK mencabut izin usaha 14 BPR dan BPRS. Angka itu tercatat di daftar Bank Dalam Likuidasi milik LPS yang kami cek pada 6 Oktober 2026 dan sejalan dengan siaran pers OJK tiap pencabutan. Sepanjang 2025 jumlahnya 5 bank.

Jadi sebelum menaruh deposito di BPR mana pun, pastikan dua hal: BPR itu masih berizin OJK dan tercatat sebagai peserta penjaminan LPS. Semua pengecekannya gratis, memakai daftar resmi, dan bisa kamu lakukan dari ponsel.

Tiga Daftar Resmi untuk Cek BPR

Satu sumber saja tidak cukup. Daftar OJK menjawab soal izin, daftar LPS menjawab soal penjaminan, dan keduanya diperbarui dengan jadwal yang berbeda.

1. Daftar Alamat Kantor Pusat BPR di OJK

OJK menerbitkan satu file Excel nasional bernama Daftar Alamat Kantor Pusat BPR, dengan periode terbaru Juni 2026. Isinya 1.252 BPR di 33 provinsi, lengkap dengan sandi bank, alamat, kota, kantor OJK pengawas, telepon, dan email.

BPR Syariah ada di file terpisah dengan 174 nama untuk periode Juni 2026. Totalnya 1.426 BPR dan BPRS, terbanyak di Jawa Timur (226 BPR), Jawa Tengah (217), dan Jawa Barat (200).

Grafik enam provinsi dengan BPR terbanyak menurut daftar OJK Juni 2026, dipimpin Jawa Timur 226 BPR — Enam provinsi dengan BPR terbanyak/Grafik: Deposito.co.id

Bali menyusul dengan 120 BPR, lalu Sumatera Barat 59 dan Banten 50. Di provinsi padat BPR seperti Jawa Timur, mencocokkan kota sama pentingnya dengan mencocokkan nama.

Caranya: buka halaman daftar BPR di situs OJK, unduh file terbaru, lalu tekan Ctrl+F dan ketik nama BPR tanpa awalan “PT BPR”. Cocokkan juga kota dan alamatnya, karena banyak BPR punya nama yang mirip.

2. Portal Profil BPR Milik OJK

OJK juga punya portal iBPR-S dengan menu BPR/S Locator, Produk dan Layanan, serta Data Keuangan. Saat kami buka pada 6 Oktober 2026, portal itu mencantumkan pembaruan terakhir di tanggal yang sama.

Portal ini cocok untuk langkah lanjutan setelah nama BPR ketemu di file OJK. Lokasi kantor dan data keuangannya bisa dibaca di satu tempat sebelum kamu datang ke loket.

3. Daftar Peserta Penjaminan LPS

Buka daftar peserta penjaminan LPS, yaitu menu Daftar Bank lalu Peserta Penjaminan. Ketik nama BPR di kolom pencarian; bank yang terdaftar muncul bersama kode kepesertaannya.

Pada 6 Oktober 2026 daftar itu berisi 1.501 entri, gabungan bank umum dan BPR/BPRS. Laporan kelembagaan LPS triwulan II 2026 mencatat peserta dari kelompok BPR dan BPRS sebanyak 1.436 bank.

Angka OJK dan LPS memang tidak sama persis karena periode datanya berbeda. Yang penting bukan totalnya, tetapi nama BPR incaranmu muncul di kedua daftar.

Cek Juga Daftar Bank Dalam Likuidasi

Di aplikasi LPS yang sama ada menu Dalam Likuidasi berisi 161 bank per 6 Oktober 2026, lengkap dengan tanggal cabut izin usaha (CIU). Menu ini paling sering dilewatkan, padahal brosur dan akun media sosial bank yang sudah tutup bisa saja masih beredar.

Berikut 14 BPR dan BPRS yang masuk daftar itu dengan tanggal CIU sepanjang 2026.

Tanggal CIU 2026	Nama BPR/BPRS
7 Januari	BPR Suliki Gunung Mas
27 Januari	BPR Prima Master Bank
9 Februari	Perumda BPR Bank Cirebon
18 Februari	BPR Kamadana
9 Maret	BPR Koperindo Jaya
31 Maret	BPR Pembangunan Nagari
7 April	BPR Sungai Rumbai
25 Juni	BPR Ceper Permata Artha
7 Juli	BPR Mataram Mitra Manunggal
16 Juli	BPRS Hasanah Mandiri
19 Agustus	BPR Citra Bersada Abadi
1 September	BPRS Gaido Indonesia
17 September	BPR Pasarraya Kuta
25 September	BPRS Musyarakah Ummat Indonesia

Hitungan redaksi: 14 pencabutan dalam 268 hari pertama 2026 setara rata-rata satu BPR atau BPRS setiap 19 hari. Pada 2024 jumlahnya 20 bank, lalu turun menjadi 5 bank pada 2025.

Beberapa media menulis 15 bank tutup sampai September 2026. Selisih satu nama itu adalah BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Kota Batu. Menurut LPS dan keputusan OJK KEP-47/D.03/2025, izinnya dicabut pada 24 Juli 2025, jadi masuk hitungan tahun lalu.

Grafik jumlah BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya: 20 pada 2024, 5 pada 2025, 14 pada 2026 hingga 25 September — BPR dan BPRS dicabut izin per tahun/Grafik: Deposito.co.id

Contoh yang paling jelas adalah Perumda BPR Bank Cirebon. Bank milik pemerintah daerah ini berstatus Bank Dalam Penyehatan sejak 2 Agustus 2024, lalu izinnya dicabut lewat KEP-12/D.03/2026 pada 9 Februari 2026 setelah LPS memutuskan tidak menyelamatkannya.

Nama BPR Tidak Ada di Daftar

Jangan langsung menyimpulkan BPR itu ilegal. Ada tiga kemungkinan yang perlu dicek berurutan.

Nama Berubah Setelah Merger

OJK sedang mendorong konsolidasi BPR. Sampai akhir April 2026, 57 BPR/BPRS sudah disetujui melebur menjadi 18 entitas, dan lebih dari 200 lainnya masih dalam proses izin.

Dorongan ini berkaitan dengan modal inti minimum Rp6 miliar yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024 menurut POJK 5/POJK.03/2015. BPR yang belum memenuhinya wajib merger, diakuisisi, atau mencari investor baru, sehingga nama di bilyet lama bisa berbeda dari daftar terbaru.

Tanyakan ke Kontak OJK 157

Menurut jadwal operasional Kontak OJK 157, telepon 157 melayani 24 jam sejak 10 Oktober 2025. WhatsApp 081-157-157-157 buka setiap hari pukul 07.45–16.50 WIB, sedangkan email bisa dikirim ke [email protected].

Siapkan nama lengkap BPR, alamat kantor, dan foto brosur atau bilyetnya. Pertanyaan khusus soal penjaminan simpanan bisa diajukan ke call center LPS 154.

Waspadai Penghimpun Dana Tanpa Izin

Menghimpun simpanan tanpa izin OJK diancam pidana penjara 5–15 tahun dan denda Rp50 miliar sampai Rp600 miliar. Ancaman itu ada di Pasal 46 UU Perbankan yang diubah lewat Pasal 14 angka 50 UU 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Misalnya, sebuah aplikasi menawarkan “deposito” berbunga 12% per tahun pada Oktober 2026. Angka itu hampir dua kali tingkat bunga penjaminan BPR, jadi izin dan penjaminannya sama-sama patut dipertanyakan.

Stiker dan Logo Bukan Bukti

Logo OJK dan LPS di brosur sering dianggap sudah cukup. Padahal aturannya justru membatasi pemakaian logo itu.

Menurut FAQ PADK 37/PADK.08/2025, iklan lembaga jasa keuangan wajib memuat kalimat “berizin dan diawasi oleh OJK”, tetapi tidak boleh memakai logo OJK. LPS lewat SE-3/ADK1/2025 tanggal 7 Februari 2025 juga meminta bank cukup menulis pernyataan peserta penjaminan di situs dan aplikasinya, tanpa logo LPS.

Stiker kepesertaan di kantor bank pun dicetak dan disediakan LPS, bukan dibuat sendiri oleh bank. Stiker atau logo hanya petunjuk awal. Buktinya tetap nama yang muncul di daftar resmi.

Terdaftar Belum Tentu Bebas Risiko

Lolos dua daftar baru separuh pemeriksaan. LPS hanya menjamin simpanan yang bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, yakni 6,25% untuk BPR pada periode 1 Oktober 2026–31 Januari 2027, dengan batas Rp2 miliar per nasabah per bank.

Bunga di atas batas itu membuat seluruh simpanan, pokok dan bunganya, keluar dari penjaminan. Syarat lengkapnya ada di ulasan simpanan yang dijamin LPS. Kualitas aset juga perlu dilihat. Data LPS mencatat rasio kredit bermasalah (gross NPL) BPR sebesar 11,83% pada Desember 2025, sementara rasio modal (KPMM) BPR berada di 28,95%.

Sebaiknya jangan menaruh dana di atas batas penjaminan pada satu BPR, sekecil apa pun selisih bunganya. Untuk menimbang plus-minusnya, bandingkan dulu deposito di BPR dan bank umum, lalu baca kelemahan deposito BPR sebelum membuka bilyet.

“Tapi BPR ini milik pemda, masa iya bisa tutup?” Kepemilikan pemda tidak membuat BPR kebal, buktinya Perumda BPR Bank Cirebon tetap dicabut izinnya pada Februari 2026.

Kesimpulan

Cocokkan nama BPR di daftar OJK, daftar peserta LPS, dan daftar Dalam Likuidasi sebelum menyetor. Ulangi pengecekan setiap kali deposito ARO diperpanjang, karena status bank bisa berubah dalam hitungan minggu. Tinjau lagi tingkat bunga penjaminan saat LPS mengumumkan periode baru menjelang akhir Januari 2027.

Referensi Artikel: